pengertian jual beli dalam islam

pengertian jual beli dalam islam perspektif ulama

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal alba’I dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1] Menurut bahasa, jual beli berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu".[2]

Secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary[3], jual beli adalah

وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: menurut syara jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, [4]

واما شرعا فأحسن ما قيل فى تعريفة انه تمليك مالية بمعاوضة باذن

شرعي أوتمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي

Artinya: menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Menurut Sayyid Sabiq[5]

البيع معناه لغة مطلق المبادلة ولفظ البيع والشرأ يطلق كل منهما

على مايطلق عليه الاخر فهما من الالفاظ المشتركة بين المعاني

المضادة

Artinya: Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata al-ba’i (jual) dan asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.[6] Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling

menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.[7]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu

adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.[8]


[1] 1Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

[2] Abd Arrahmân al-Jazirî, Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 123

[3] Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, Fath al-Mu’în, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 66

[4] Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 30

[5] 5Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147

[6] Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “Fiqih Wanita”, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 490.

[7] Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifâyah Al Akhyâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz, I, hlm. 239.

[8] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69 

Postingan populer dari blog ini

TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PTUN

A. TEORI PEMBUKTIAN Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu: 1) Teori Pembuktian Bebas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar penilaian Hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara. Misalnya hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, walaupun di persidangan diajukan 100 saksi, dapat saja hakim menilai masih belum terbukti. Dalam hal ini tidak mustahil adanya perbedaan penilaian hasil pembuktian antara sesama hakim, sehingga teori ini mengandung kelemahan, yaitu tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam hal pe
Baca selengkapnya

PEMIKIRAN TENTANG BELAJAR MENGAJAR AL QURAN

 PEMIKIRAN IBNU SAHNUN TENTANG BELAJAR MENGAJAR AL-QURAN BIOGRAFI IBNU SAHNUN Ahmad Ubaedi Fathuddin (Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan) Nama lengkap Ibnu Sahnun adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Sa’id bin Habib bin Hisan ibnu Hilal bin Bakar bin Robiah al-Tunukhi. Nama asli yang diberikan orang tuanya adalah Abdu al-Salam, yang kemudian karena kejeniusan dan kecerdasannya ia bergelar Sahnun yang berarti Burung Elang (al-Tho-ir-Hadid al-Nadzor), dan ia seorang syeikh terkenal yang mengembangkan madzhab Maliki di Qairuwan Afrika Utara. Beliau lahir di Qairawan, Tunisia, Afrika Utara (202-256 H/813-869 M) dan merupakan pemikir yang yang mempelopori pembaharuan pendidikan di zaman keemasan Islam (Hijazi, 1995: 62). Ibnu Sahnun lahir dan tinggal di daerah penganut fanatik madzhab Maliki (Ahlu al-Madinah), melalui didikan ayahnya, Abu Said Sahnun yang juga seorang Syeikh terkenal yang pertama kali mengajarkan madzhab Imam Maliki Pemikiran Ibnu Sahnun Tentang
Baca selengkapnya

Pengertian Hukum Pajak Dan Sketsa Asas

HUKUM PAJAK SUATU SKETSA ASAS Dalam Buku Yang Ditulis  Dr. Suparnyo, SH. MS Pengertian Hukum Pajak 1.       Pengertian Secara Global Hukum selalu berada di tengah-tengah masyarakat, tidak lepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, membicarakan hukum tidak dapat lepas dari membicarakan kehidupan manusia atau pun kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia yang satu selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan tersebut akan menimbulkan interaksi yang dapat berupa hubungan yang menyenangkan atau selaras dan dapat juga menimbulkan interaksi yang saling bertentangan atau menimbulkan konflik. Hubungan antar manusia yang selaras atau pun yang menimbulkan konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan manusia yang satu dengan yang lain berbeda dan kadang-kadang sama. Konflik yang terjadi akibat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain harus dicegah dan tidak dibiarkan terus berlangsung atau berlarut-larut. Manusia akan selalu
Baca selengkapnya