Dasar Hukum Jual Beli Dalam islam

 Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275[1]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).10

b. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282

( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايعَتُمْ (البقرة: 282

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).11

c. Al-Qur'an, surat An-Nisa'ayat 29

إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض منكُمْ (النساء: 29

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29).12

2. Al-Sunnah, di antaranya:

a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar[2]

عَنْ رِفَاعَة بْن رَافعٍ أَ ان الني صلى الله عليه وسّلم سئل أىّ الكسب أطيب؟ قال عمل الرّجل بيده وكلّ بيع مبرور(رواه البزار )

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bajjar).

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,

b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

 وأجَرخ ابْنُ حِبَان وَابن مَاجَه عَنْهُ صَلى الله عليه وسلم أ نمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

 (رواه البيهقى وابن ماجه)

Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[3]


[1] Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 69.

[2] 13Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 4

[3] 5Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm.147

Postingan populer dari blog ini

TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PTUN

A. TEORI PEMBUKTIAN Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu: 1) Teori Pembuktian Bebas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar penilaian Hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara. Misalnya hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, walaupun di persidangan diajukan 100 saksi, dapat saja hakim menilai masih belum terbukti. Dalam hal ini tidak mustahil adanya perbedaan penilaian hasil pembuktian antara sesama hakim, sehingga teori ini mengandung kelemahan, yaitu tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam hal pe
Baca selengkapnya

PEMIKIRAN TENTANG BELAJAR MENGAJAR AL QURAN

 PEMIKIRAN IBNU SAHNUN TENTANG BELAJAR MENGAJAR AL-QURAN BIOGRAFI IBNU SAHNUN Ahmad Ubaedi Fathuddin (Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan) Nama lengkap Ibnu Sahnun adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Sa’id bin Habib bin Hisan ibnu Hilal bin Bakar bin Robiah al-Tunukhi. Nama asli yang diberikan orang tuanya adalah Abdu al-Salam, yang kemudian karena kejeniusan dan kecerdasannya ia bergelar Sahnun yang berarti Burung Elang (al-Tho-ir-Hadid al-Nadzor), dan ia seorang syeikh terkenal yang mengembangkan madzhab Maliki di Qairuwan Afrika Utara. Beliau lahir di Qairawan, Tunisia, Afrika Utara (202-256 H/813-869 M) dan merupakan pemikir yang yang mempelopori pembaharuan pendidikan di zaman keemasan Islam (Hijazi, 1995: 62). Ibnu Sahnun lahir dan tinggal di daerah penganut fanatik madzhab Maliki (Ahlu al-Madinah), melalui didikan ayahnya, Abu Said Sahnun yang juga seorang Syeikh terkenal yang pertama kali mengajarkan madzhab Imam Maliki Pemikiran Ibnu Sahnun Tentang
Baca selengkapnya

Pengertian Hukum Pajak Dan Sketsa Asas

HUKUM PAJAK SUATU SKETSA ASAS Dalam Buku Yang Ditulis  Dr. Suparnyo, SH. MS Pengertian Hukum Pajak 1.       Pengertian Secara Global Hukum selalu berada di tengah-tengah masyarakat, tidak lepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, membicarakan hukum tidak dapat lepas dari membicarakan kehidupan manusia atau pun kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia yang satu selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan tersebut akan menimbulkan interaksi yang dapat berupa hubungan yang menyenangkan atau selaras dan dapat juga menimbulkan interaksi yang saling bertentangan atau menimbulkan konflik. Hubungan antar manusia yang selaras atau pun yang menimbulkan konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan manusia yang satu dengan yang lain berbeda dan kadang-kadang sama. Konflik yang terjadi akibat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain harus dicegah dan tidak dibiarkan terus berlangsung atau berlarut-larut. Manusia akan selalu
Baca selengkapnya