Dasar Hukum Jual Beli Dalam islam

 Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

1. Al-Qur'an

a. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275[1]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).10

b. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282

( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايعَتُمْ (البقرة: 282

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).11

c. Al-Qur'an, surat An-Nisa'ayat 29

إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض منكُمْ (النساء: 29

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29).12

2. Al-Sunnah, di antaranya:

a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar[2]

عَنْ رِفَاعَة بْن رَافعٍ أَ ان الني صلى الله عليه وسّلم سئل أىّ الكسب أطيب؟ قال عمل الرّجل بيده وكلّ بيع مبرور(رواه البزار )

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bajjar).

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,

b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

 وأجَرخ ابْنُ حِبَان وَابن مَاجَه عَنْهُ صَلى الله عليه وسلم أ نمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

 (رواه البيهقى وابن ماجه)

Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[3]


[1] Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 69.

[2] 13Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 4

[3] 5Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm.147

Postingan populer dari blog ini

PERCERAIAN DAN SEBEB-SEBAB PERCERAIAN

TALAK: PERCERAIAN DALAM SYARIAH Ada sejumlah waktu dalam kehidupan manusia ketika hal itu menjadi tidak mungkin lagi untuk meneruskan hubungan yang ramah antara suami dan istri. Ini adalah bagian dari kehidupan manusia yang alami meskipun prestasi dan pengetahuan manusia berkembang menjadi nyata.  Setan menjadi musuh yang nyata bagi manusia, datang untuk memainkan perannya di masa kejayaan manusia. Keadaan yang baik apapun tidak membawa dampak yang menguntungkan. Kondisi ini terjadi ketika pernikahan menjadi tidak mungkin lagi. Hal ini lebih baik berpisah ketimbang membawa keadaan rumah tangga ke neraka. Dan yang sering menjadi korban adalah anak sebagai salah satu unit dalam rumah tangga. Dalam agama Islam pernikahan adalah kontrak, dan kontrak harus dibuat akan tetapi bukan ketika hal itu menjadi sisi kemanusiaan yang tidak mungkin. Ini mungkin saja terjadi dan syariat memperbolehkannya. Ketika permasalahan muncul dipermukaan, salah satu dari keduanya harus tetap tenang semasa hubung
Baca selengkapnya

Definisi Masyarakat Menurut Berbagai Ahli

Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain secara bergotong-royong. Manusia memilih jalan untuk mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi untuk memenuhi keperluan dan kepentingan-kepentingan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi sendiri. Dan dalam kehidupan berkelompok ini, pada dasarnya manusia menginginkan nilai-nilai. Dalam mengamati masyarakat, khususnya masyarakat Barat, Harold Laswell memperinci delapan nilai, yaitu : 1. Kekuasaan 2. Pendidikan/Penerangan (enlightenment) 3. Kekayaan (wealth) 4. Kesehatan (Well-being) 5. Keterampilan (Skill) 6. Kasih Sayang (affection) 7. Kejujuran (rectitude) dan Keadilan (rechtschapenheid) 8. Keseganan (respect). Masyarakat, menurut Robert Maciver , adalah suatu system hubungan-hubungan yang ditertibkan (Society means a system of ordered relations). Menurut Harold J. Laski dari London School of Economics and Political Science, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk
Baca selengkapnya

TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PTUN

A. TEORI PEMBUKTIAN Terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu: 1) Teori Pembuktian Bebas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Teori ini menghendaki agar penilaian Hakim sedapat mungkin mendekati keadilan, sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara. Misalnya hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, walaupun di persidangan diajukan 100 saksi, dapat saja hakim menilai masih belum terbukti. Dalam hal ini tidak mustahil adanya perbedaan penilaian hasil pembuktian antara sesama hakim, sehingga teori ini mengandung kelemahan, yaitu tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam hal pe
Baca selengkapnya